Jumat, 26 Oktober 2018
Perkembangan Tentara Nasional Indonesia - Tentara Nasional Indonesi
BKR - Badan Keamanan Rakyat dibuat dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945
BKR baik di sentra maupun di tempat berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah. BKR disiapkan untuk memelihara keamanan setempat biar tidak mengakibatkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.
Dengan Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia.
Karena ketika itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekarang
Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.
Dalam sejarahnya, Tentara Nasional Indonesia pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang memakai slogan "Catur Dharma Eka Karma" disingkat "CADEK".
Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 wacana pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 wacana Peran Tentara Nasional Indonesia dan kiprah POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU Tentara Nasional Indonesia oleh dewan perwakilan rakyat RI yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.
Seiring berjalannya kala reformasi di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengalami proses reformasi internal yang signifikan. Di antaranya yaitu perubahan iktikad "Catur" menjadi "Tri" sesudah terpisahnya POLRI dari ABRI. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor Kep/21/I/2007, pada tanggal 12 Januari 2007, iktikad Tentara Nasional Indonesia ditetapkan menjadi "Tri Dharma Eka Karma", disingkat "TRIDEK".
Tahun 2012, jumlah personel Tentara Nasional Indonesia yaitu sebanyak 476.000 personel.
Jati diri Tentara Nasional Indonesia - Tentara Nasional Indonesia adalah:
1. Tentara Rakyat yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia
2. Tentara Pejuang yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal mengalah dalam melakukan dan menuntaskan tugasnya
3. Tentara Nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama
4. Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan aturan nasional, dan aturan internasional yang telah diratifikasi
Tugas TNI
Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bahaya dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah:
1. operasi militer untuk perang
2. mengatasi gerakan separatis bersenjata
3. mengatasi pemberontakan bersenjata
4. mengatasi agresi terorisme
5. mengamankan wilayah perbatasan
6. mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
7. melaksanakan kiprah perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
8. mengamankan Presiden dan Wapres beserta keluarganya
9. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
10. membantu kiprah pemerintahan di daerah
11. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka kiprah keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
12. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah abnormal yang sedang berada di Indonesia
13. membantu menanggulangi jawaban bencana alam, pengungsian, dan pemberian pertolongan kemanusiaan
14. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan
15. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
Semua tugas-tugas tersebut dilaksanakan menurut kebijakan dan keputusan politik negara.
Sumber : Wikpedeia indonesia, dan beberapa situs lain di internet
